Cadangan Klaim

Disamping cadangan premi, perusahaan asuransi kerugian juga diperkenankan untuk membentuk cadangan klaim untuk menutup klaim asuransi yang sudah dilaporkan akan tetapi perhitungan dan/atau pembayaran klaim tersebut masih dalam proses

Besarnya jumlah cadangan klaim tersebut ditetapkan sebesar perkiraan penghitungan klaim yang akan dibayar sesuai penghitungan perusahaan asuransi yang bersangkutan

Pembentukan cadangan klaim bagi perusahaan asuransi kerugian harus memenugi ketentuan sebagai berikut :

1. unuk cadangan atas klaim yang masih dalam proses penyelesaian, dihitung berdasarkan estimasi yang wajar atas klaim yang sudah terjadi dan sudah dilaporkan tetapi masih dalam proses penyelesaian, berikut biaya jasa peniali kerugian asuransi, dikurangi dengan beban klaim yang akan menjadi bagian penanggung ulang
2. Untuk cadangan atas klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan, dihitung berdasarkan estimasi yang wajar atas klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan dengan mengguunakan metode rasio

Hadiah Undian

Hadiah undian adalah semua hadiah yang diterima atau diperoleh perseorangan atau badan usaha dengan cara undian. Atas pembauyaran hadiah undian tersebut dikenakan PPh Final sebesar 25% dari nilai bruto hadiah tersebut.

Pengakuan penghasilan dari hadiah undian adalah sebagai berikut :

Kas/Bank                            XXX

Piutang PPh                         XXX

        Hadiah Undian                                                    XXX

Hadiah undian sudah dikenakan PPh bersifat final, sehingga pada akhir tahun tidak perlu digabung dengan penghasilan lain untuk dihitung besarnya PPh terutang

Namun demikian karena hadiah undian ini diperlakukan sebagai penghasilan yang dipotong PPh, maka atas hadiah undian perlu dihitung bearnya PPh terutang, yang besarnya sama dengan yang sudah dipotong.

Contoh :

Alfian yang berstatus K/3 memeperoleh penghasilan sebagai berikut :

Penghasilan kena Pajak dari usaha                        Rp.100.000.000

Hadiah undian                                                      Rp.100.000.000

Hibah

Perlakuan akuntansi terhadap hibah dapat dipandang dari yang :

1. Menerima
2. Memberi

Hibah Bagi Yang Menerima
Harta hibah bagi yang menerima dapat diperlakukan seperti berikut :

1. Bukan obyek pajak
2. Obyek pajak

Hibah bukan meruapakan obyek pajak penghasilan apabila yang menerima harta hibahan tersebut adalah :

1. Keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat
2. Badan Keagamaan
3. Badan Pendidikan
4. Badan Sosial
5. Pengusaha Keci;
6. Koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

Bagi penerima hibah seperti diatan, pengakuan hibah akan dijural seperti berikut :

Aktiva                                   XXX
       Penerimaan Hibah                                  XXX

Penerima hibah akan menjurnal pada rekening dineraca seperti berikut :

Penerima Hibah                     XXX
      Donasi                                                   XXX

Apabila yang menerima hibah selain dari yang diatas, hibah akan diperlakukan sebagai obyek pajak bagi yang menerima penghasilan, dan akan dijurnal pada rekening laba-rugi berikut :

Perlakuan PPN pada Penjualan yang Dilakukan oleh Bukan PKP

Wajib Pajak yang bukan PKP tidak mempunyai kewajiban menghitung, memperhitungkan dan membayar PPN. Walaupun ketika melakukan pembelian maupun penjualan Wajib Pajak tersebut dipungut dan memungut PN

Barang atau jasa yang dijual oleh bukan PKP, baik termasuk kena pajak atau tidak, akan dijurnal seperti berikut :

Kas/Bank                                      XXX

         Penjualan                                                XXX

Barang atau jasa yang dijual oleh bukan PKP tersebut, baik ada maupun tidak ada PPN, tidak menimbulkan utang PPNbagi bukan PKP

Apabila atas penjualan barang atau jasa tersebut berkaitan dengan PPN masukan yang diperoleh Wajib Pajak maka PPN masukan itu tidak akan diakui sebagai piutang PPN, tetapi diakui sebagai biaya.

Meski besarnya PPh yang dihitung menjadi lebih besar, namun tidak diperlukan koreksi fiskal. Dilain Pihak, Wajib Pajak untung yaitu tidak mempunyai utang PPN berkaitang dengan penjualan.

Perlakuan Biaya Cadangan Premi Pada Perusahaan Asuransi

Cadangan premi untuk perusahaan asuransi kerugian pada prinsipnya merupakan jumlah premi yang diterima lebih dahulu (unearned premium) oleh perusahaan asuransi. Oleh karena itu penghasilan yang diterima lebih dahulu tersebut baru akan merupakan obyek pajak penghasilan pada tahun pajak berikutnya.

Dengan demikian untuk perusahaan asuransi kerugian, seluruh premi asuransi tanggungan sendiri yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak wajib dimasukkan ke dalam penghasilan kena pajak pada tahun pajak bersangkutan.

Cadangan premi yang dapat dibebankan sebagai biaya pada tahun pajak tersebut adalah sebesar 40% dari jumlah premi yang diterima. Jumlah cadangan premi tersebut akan merupakan obyek pajak penghasilan untuk tahun pajak berikutnya.

Besarnya cadangan premi yang belum merupakan pendapatan bagi jenis asuransi kerugian adalah sebagai berikut :

1. 10% dari premi neto untuk polis dengan masa pertanggungan tidak lebih dari 1 bulan
2. 40% dari premi neto untuk polis dengan masa pertanggungan lebih dari 1 bulan

• Cadangan premi tanggungan pada perusahaan asuransi kerugian maksimum adalah sebesar 40% dari jumlah premi tanggungan sendiri
• Yang dimaksud dengan premi asuransi tanggungan sendiri adalah premi bruto dikurangi dengan premi reasuransi
• Premi tanggungan sendiri sama dengan jumlah klaim yang sudah disepakati tetapi belum dibayar ditambah dengan klaim yang sedang dalam proses

Mekanisme pembebanan cadangan kerugian asuransi pada asuransi adalah sebagai berikut :

1. Kerugian sebenarnya yang disebabkan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan kepada perkiraan cadangan piutang tak tertagih
2. Dalam hal cadangan piutang tidak tertagih tidak atau tidak seluruhnya dipakai untuk menutup kerugian, maka jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan, sedangkan apabila jumlah cadangan tersebut tidak mencukupi maka kekurangannya diperhitungkan sebagai kerugian

Biaya Berkaitan Dengan Kerugian

Perusahaan dapat mengalami kerugian oleh berbagai faktor. Secara ketentuan perpajakan, kerugian tersebut diakui sebagai pengurang penghasilan bruto.
Pengakuan kerugian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu seperti berikut :

1. Kerugian yang dibebankan sebagai biaya tahun berjalan
2. kerugian yang dikompensasikan tahun berikut nya

Kerugian dibebankan sebagai biaya tahun berjalan
Kerugian yang berasal dari beberapa kegiatan yang sudah direalisasikan dapat dibebankan sebagai biaya pada tahun terjadinya kerugian atau pada tahun berjalan, diantaranya adalah :

• kerugian karena penjualan atau pengalihan harta
• kergian karena selisih kurs mata uang asing
• kerugian atas kerusakan persediaan

Kerugian atas penjualan atau pengalihan harta
Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan atau dialihkan, yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan, atau yang dimiliki untukmendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Jasa Tidak Terkena PPh dan Tidak Terkena PPN

Setelah pada postingan terdahulu membahas tentang jasa yang terkena PPh dan PPN maka pada postingan kali ini akan dibahas tentang jaya yang tidak terkena PPh dan PPN.

Bagaimana perlakuan akuntansinya?

Pengakuan penghasilan dari jasa yang tidak terkena PPh dan tidak terkena PPN yang dilakukan oleh Wajib pajak adalah sebagai berikut 

Kas/Bank                                                XXX

         Penghasilan Jasa                                                     XXX

Jasa-jasa yang menjadi penghasilan utama dari Wajib pajak ketika saat diperolehnya dapat dikenakan PPh. Namun demikian pengenaan PPh atas penhasilan jasa tersebut akan dikenakan pada akhir tahun dari keseluruhan penghasilan Wajib Pajak.

 Lalu apa saja jasa yang tidak dipotong PPh dan tidak dipungut PPN?

Jasa tersebut adalah :

1. Jasa dibidang pelayanan sosial
2. Jasa dibiidang pengiriman surat dengan perangko
3. Jasa dibidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi
4. Jasa dibidang keagamaan
5. Jasa dibidang pendidikan

Penyusutan pada sewa guna usaha

Pada sewa guna usaha tanpa hak opsi, perlakuan aktiva yang disewagunausahakan diperlakukan seperti sewa, sehingga atas aktiva tersebut masih diakui sebagai milik lessor.

Jurnal perolehan oleh lessor dari aktiva yang disewagunausahakan tersebut adalah sebagai berikut :

Aktiva Tetap                                   XXX

           Kas/Bank                                               XXX

Ketika transaksi sewa guna usaha dilakukan oleh lessor maka tidak terdapat jurnal pemindahan aktiva. Dengan tidak adanya pemindahan pengakuan kepemilikan aktif yang disewagunausahakan tersebut, lessor akan melakukan penyusutan dan akan membebankan penyusutan tersebut sebagai biaya. Sebaliknya, lesse tidak mengakui adanya kepemilikan aktiva dan tidak melakukan penyusutan atas aktiva yang disewagunausahakan.

Contoh :

PT Mulia Finance (MMF) sebagai perusahaan pembiayaan telah memberikan pembiayaan kepada PT Kuatindo dalam pengadaan barang modal berbentuk alat-alat berat. Adapun pelaksanaan sewa guna usaha tersebut meliputi berikut :

1. Perjanjian sewa guna usaha tidak terdapat klausul hak opsi bagi lessee
2. Harga perolehan Barang Modal sebesar Rp.2.000.000.000
3. Masa sewa guna usaha adalah 3 tahun

Saham Bonus

Modal sendiri pemegang saham yang berbentuk hukum Perseroa terbatas merupakan penjumlahan dari kodal disetor, cadangan dan saham bonus.
Saham bonus dapat diperoleh pemegang saham darikegiatan berikut ini :

1. Agio saham
2. Selisih lebih revaluasi
3. Saldo laba/rugi

Agio saham adalah perbedaan antara nilai riil modal yang disetor pleh pemegang saham dalam jumlah rupiah sesuai dengan harga kurs yang berlaku dipasar bebas dengan nilai nominal yang dibukukan dalam rekening capital menurut ketetapan Bank Indonesia
gio saham dapat dikapitalisasikan menajdi modal saham perusahaan dengan menerbitkan saham bonus atau pencatatan tambahan modal.
apabila penerimaan saham bonus terebut adalah pemegang saham yang telah melakukan penyetoran pada saat pembelian saham maka pemberian saham bonus tersebut bukan merupakan penghasilan karean tidak termasuk dalam pengertian dividen, sehingga bukan merupakan obyek PPh Pasal 23.
Fixed asset revaluation atau penerimaan saham bonus tanpa penyetoran sebagai tindak lanjut dari kapitalisasi perkiraan, selisih penyesuaian harga/nilai harta berwujud, sepanjang selisih lebih revaluasi aktiva tetap tersebut tidak melebihi selisih lebih revaluasi secara fiskal, maka pemberian saham bonus tersebut bukan merupakan obyek pajak atau tidak termasuk pengertian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang PPh 1984, atau bukan merupakan dividen sehingga tidak dipotong PPh pasal 23/26
penerimaan saham bonus akibat kapitalisasi retained earning merupakan obyek PPh sehingga dikenakan pemotongan PPh Pasal 23/26

Kesalahan Pengakuan Piutang Dagang

Penjualan yang diakui secara fiskal adalah menganut sistem acrual basis. Jadi kalau Wajib Pajak mempergunakan cash basis, Wajib Pajak melakukan koreksi fiskal terhadap pengakuan penjualannya. Secara acrual basis, penjualan yang diakui sebagai perhitungan penghasilan adalah termasuk yang masih merupakan piutang dagang

Jurnal penjualan pada acrual basis adalah melalui piutang dagang terlebih dahulu, termasuk penjualan tunai. Jadi besarnya penjualan akan sama denagn hasil posting dari piutang dagang tersebut. Adapun jurnal penjualan pada acrual basis adalah sebagai berikut :

Piutang Dagang                                         XXX

          Penjualan                                                         XXX

Kas/Bank                                                  XXX

          Piutang Dagang                                                XXX

Contoh :

PT A dalam tahun 2010 telah melakukan penjualan yang sudah lunas sebesar Rp.800 dimana saldo awal piutang dagang Rp.200 dan saldo akhir piutang dagang adalah Rp.400

Laba rugi yang diakui oleh Wajib Pajak dihitung seperti berikut ini :

Penjualan                                          Rp.800

HPP dan biaya usaha                        Rp.600

Laba komersial                                 Rp.200

PPh terutang                                     Rp.  75

Laba komersial after tax                    Rp.125

Koreksi fiskal atas penjualan tersebut :

Dasar Dan Tarif PPh pada Penilaian Kembali

Dasar Penilaian Kembali
Penilain kembali aktiva tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali yang ditetapkan oleh perusahaan jasa peniali atau ahli penilai yang diakui/memperoleh izin pemerintah
Dalam hal nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai yang diakui oleh pemerintah ternyata ternyata kemudian tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, maka Direktur Jenderal Pajak akan menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva yang bersangkutan

Tarif PPh pada Penilain Kembali
Atas selisih lebih penilaian kembali diatas nilai sisa buku fiskal semula, setelah dikompensasikan terlebih dahulu dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 2 UU PPh yang berlaku, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10%
Kompensasi kerugian fiskal tetap harus dilakukan terlebih dahulu, meskipun dalam tahun pajak dilakukan penilaian kembali terdapat penghasilan kena pajak dari keuntungan dan atau sumber lainnya.

Demikian penjelasan tentang Dasar Penilaian Kembali dan Tarif PPh pada penilaian kembali. Apakah sahabat sudah mengerti?

Biaya Yang Tidak Boleh Sebagai Pengurang Ph.Kena Pajak

Kita lanjutkan tentang  pembahasan akuntansi perpajakan. Dalam dunia pajak (kayak dunia persilatan aja yaa)..terdapat biaya yang secara komersial bisa dikurangkan tetapi tidak untuk pajak.

Pengeluaran tersebut antara lain

No	Pengeluaran	Keterangan
1	Pembagian laba	Termasuk asuransi koperasi
2	Biaya	Untuk pemegang saham, sekutu, anggota
3	Dana Cadangan	Selain bank, asuransi, SGU dengan opsi, pembiayaan konsumen, anjak piutang, lembaga penjamin simpanan, pertambangan, kehutanan, pembuangan limbah
4	Premi asuransi kesehatan, jiwa, kecelakaan, dwiguna, bea siswa	Kecuai dibayar pemberi kerja dan diakui sebagai penghasilan bagi yang diberi asuransi
5	Natura & kenikmatan	Kecuali untuk daerah tertentu atau berkaitan dengan pekerjaan tertentu
6	Melebihi kewajaran	Kepada pemegang saham atau hubungan istimewa
7	Hibah, bantuan, sumbangan, warisan, zakat	Untuk zakat yang diterima Baziz, Laziz
8	PPh	-
9	Biaya	Pribadi dan tanggungan
10	Gaji	Anggota Persekutuan, CV yang modalnya bukan atas saham
11	Sanksi pajak

Berbagai pengeluaran perusahaan berkaitan dengan karyawan, pemilik, pemegang saham, atau siapa saja yang diakui sebagai biaya oleh perusahaan harus dilakukan koreksi fiskal

Biaya Penjualan

Yang termasuk dalam biaya penjualan adalah :

• Biaya promosi
• Komisi penjualan

Biaya Promosi

Biaya promosi yang dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak adalah biaya iklan, papan reklame dans ebagainya yang didukung dengan bukti.

Biaya promosi berbeda dengan sumbangan yang menurut sifatnya memang tidak berkaiatan dengan pengenalan produk tetapi bersifat sosial. Namun demikian terkadang sangat sulit membedakan anatar promosi dan sumbangan, apabila kegiatan sumbangan atau promosi tersebut dengan membagi-bagikan barang termasuk produk itu sendiri.

Pada kegiatan usaha tertentu besarnya biaya promosi sangat tinggi, sehingga sesuai ketentuan perpajakan, perlakuan baiya promosi sebagai pengurang penghasilan bruto besarnya dibatasi .

Komisi penjualan

komisi penjualan termasuk rabat, potonngan penjualan dan berbagai macam bentuk yang sejenis, merupakan biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto untuk mendapatkan penghasilan kena pajak. Pembayaran

Restitusi PPh Salah Potong atau Salah Pungut

PPh yang dipotong atau dipungut terhadap Wajib Pajak dapat terjadi pada berbagai transaksi, baik yang sudah merupakan penghasilan, atau pada penjualan bahkan dapat terjadi pada pembelian.
PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain tersebut akan diperlakukan sebagai piutang pajak. Apabila PPh terutang dari Wajib Pajak keseluruhannya merupakan PPh Final maka piutang PPh tersebut bukan dihitung dari penghasilan atau pembelian yang sudah dpotong atau dipungut PPh Final maka piutang PPh tersebut diperlakukan sebagai kredit pajak.
Pemotongan atau pemungutan PPh dari pihak lain yang terjadi pada saat penjualan barang atau jasa akan dilakukan jurnal seperti berikut :

Kas/bank                                             XXX
Piutang PPh                                         XXX
          Jasa/sewa/Dividen/Royalti/Bunga                             XXX

Pemungutan sewa oleh pihak lain yang etrjadi pada waktu pembelian barang  industri tertentu, seperti rokok, kertas, otomotif, migas akan dijurnal seperti berikut :

Pembelian                                            XXX
Piutang PPh                                         XXX
             Kas/bank                                                            XXX

Kesalahan potong atau pungut yang akan menyebabkan terjadinya kelebihan pemotongan atau pemungutan PPh dapat terjadi pada PPh yang bersifat final maupun tidak, yang akan dijurnal seperti berikut :

Kelebihan PPh                                     XXX
Piutang PPh seharusnya                        XXX
               Piutang PPh                                                       XXX

kesalaham pemotongan atau pemungutan tersebut oleh Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut dapat

Jasa Terkena PPh dan PPN

Bagi Pemberi Jasa

Atas jasa yang diberikan, pemberi jasa akan memperoleh penghasilan, dan penghasilan atas jasa tersebut dapat terkena PPh maupun PPN

Pengakuan penghasilan dari jasa yang terkena PPh maupun PPN bagi pemberi jasa akan dijurnal seperti berikut :

Kas/Bank                                           XXX

Piutang PPh Pasal 23                          XXX

          Penghasilan Jasa                                        XXX

          Utang PPN                                                XXX

Penghasilan yang diakui oleh Wajib Pajak adalah termasuk potongan PPh Pasal 23yang diakui sebagai piutang PPh Pasal 23 dan tidak termasuk PPN Keluaran atau yang diakui sebagai utang PPN

Contoh :

PT limit & Co yang bergerak dalam bidang konstruksi mempunyai sertifikasi sebagai pengusaha jasa konstruksi. Selama tahun 2009 mendapat pekerjaandari PT Krisna Murti dengan DPP kontrak senilai

Metode Rata-Rata

Perhitungan bahan baku atau bahan bantu yang mempergunakan metode rata-rata (average) adalah dengan menghitung harga rata-rata per unit bahan. Adapun tatacara perhitungan persediaan yang mempergunakan metode rata-rata dapat dijelaskan lewat contoh berikut ini.

Contoh :

Perusahaan pada awal tahun 2009 mempunyai persediaan awal bahan baku sebanyak 1.000 unit dengan harga satuan Rp.1.000,00. Selama tahun 2009 perusahaan membeli bahan baku setiap triwulan secara berturut-turut 50.000, 75.000, 100.000, dan 125.000 unit dengan harga persatuan berturut-turut Rp.900, Rp.1.000, Rp.1.100, dan Rp.1.200. Selama tahun 2009 perusahaan juga mengeluarkan bahan baku setiap triwulan berturut-turut sebagai berikut : 45.000, 70.000, 100.000 dan 130.000 unit. Besarnya bahan baku yang dipergunakan serta besarnya persediaanbahan baku akhir yang dicatat oleh perusahaan sebagai berikut :

Keterangan	MUTASI			SALDO
	Unit	Satuan	Jumlah	Unit	Satuan	Jumlah
Pers.Awal				1.000	1.000,00	1.000.000
Pemb.Tw.I	50.000	900,00	45.000.000	51.000	901,96	46.000.000
Pemak.Tw.I	45.000	901,96	40.588.235	6.000	901,96	5.411.764
Pemb.Tw.II	75.000	1.000,00	75.000.000	81.000	992,73	80.411.764
Pemak.Tw.II	70.000	992,73	69.491.647	11.000	992,73	10.920.117
Pemb.Tw.III	100.000	1.100,00	110.000.000	111.000	1.089,37	120.920.117
Pemk.Tw.III	100.000	1.089,37	108.937.000	11.000	1.089,37	11.983.117
Pemb.Tw.IV	125.000	1.200,00	150.000.000	136.000	1.191,05	161.983.117
Pemak.Tw.IV	130.000	1.191,05	154.836.803	6.000	1.191,05	7.146.314
Pemakaian	345.000	1.083,63	373.853.685